Lintas Gunungkidul - Mahkamah Konstitusi kemarin mengadakan sidang pembacaan putusan terkait gugatan uji materiil terhadap Pasal 169 huruf q UU Nomor Tahun 2017 tentang Pemilu.
Sidang putusan yang digelar dalam ruang sidang pleno Gedung MK di Jakarta ini membahas batas usia minimal untuk calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).
Pasal yang digugat mengatur tentang batas usia minimal untuk capres-cawapres, yaitu 40 tahun, namun tidak memberikan batasan usia maksimal.
Baca Juga: 8 Daftar Bisnis Gibran Rakabuming, Bakal Cawapres Setelah Putusan MK Keluar
Gugatan ini diajukan oleh Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Garuda, dan tiga kepala daerah lainnya.
Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menangani gugatan ini dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh seorang mahasiswa bernama Almas Tsaqibbirru Re A.
Almas Tsaqibbirru Re A telah mengangkat Arif Sahudi, Utomo Kurniawan, dan lain-lain sebagai kuasa hukumnya.
Permohonan ini diterima oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 3 Agustus 2023. Pemohon meminta agar Mahkamah Konstitusi mengubah batas usia minimal untuk capres-cawapres menjadi 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota.
Baca Juga: Fakta Menarik Grand Prix of Mandalika Yang Telah Resmi Selesai
Setelah mempertimbangkan permohonan ini, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mengabulkan permohonan pemohon sebagian.
Putusan Mahkamah Konstitusi ini membuka peluang bagi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk ikut bersaing dalam Pemilihan Presiden 2024.
Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga memberikan tanggapannya terkait putusan MK ini.
Ia mengatakan bahwa putusan MK ini tidak hanya membuka peluang bagi Gibran tetapi juga para kepala daerah lainnya untuk menjadi capres dan cawapres.
Sufmi Dasco Ahmad menyatakan bahwa putusan MK harus dihormati dan dilaksanakan secara langsung.
Namun, mengenai siapa yang akan menjadi cawapres pendamping Prabowo Subianto, saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Pihaknya belum dapat mengumumkan hasil pembahasan tersebut dan akan menyampaikannya pada waktu yang tepat.***