Network
MK kemudian menyatakan bahwa batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tetap 40 tahun, kecuali bagi kepala daerah yang sudah teruji berpengalaman dan dianggap layak untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden.
Tentu saja, pertanyaan yang muncul adalah apakah gugatan ini bertujuan untuk membuka peluang bagi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming Raka, untuk ikut dalam kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024?
Gugatan ini memang dinilai sebagai upaya untuk memberikan peluang kepada Gibran, putra sulung Presiden Joko Widodo (Jokowi), untuk ikut dalam kontes Pilpres 2024.
Gibran sendiri mengakui bahwa ia telah beberapa kali diminta oleh Prabowo Subianto untuk menjadi calon wakil presiden (cawapres) yang akan mendampinginya.
Namun, keinginan Prabowo tidak bisa terwujud karena terhalang oleh batasan usia minimal.
Meskipun demikian, putusan MK ini merupakan hasil dari proses hukum yang berlangsung secara adil dan objektif.
MK menyimpulkan bahwa kepala daerah yang telah teruji berpengalaman memiliki kualifikasi yang layak untuk maju sebagai calon presiden dan calon wakil presiden, meski usianya tidak mencapai 40 tahun.
Dalam hal ini, MK telah mengambil keputusan yang konsisten dengan prinsip-prinsip demokrasi dan kesetaraan dalam pemilihan pemimpin negara.
Dengan demikian, putusan MK ini menjadi tonggak penting dalam menentukan kriteria dan syarat calon presiden dan calon wakil presiden di masa depan.
Keputusan ini juga membuka peluang bagi individu yang memiliki pengalaman kepemimpinan yang kuat untuk berpartisipasi dalam kontestasi politik tertinggi di negara ini, tanpa harus terkendala oleh batasan usia.***
