Network
Lintas Gunungkidul - Kementerian Sosial atau Kemensos melalui dinas-dinas daerah telah melakukan rapat dengan pejabat desa setingkat, RT, RW dan Kepala Desa terkait pencairan bansos.
Melalui interupsi dari Administrasi Hukum UMUM kepada RT, RW dan Kepala desa, untuk menginformasikan kepada KPM dan mensosialisasikan terkait aturan terbaru.
Kementerian Sosial bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kemenkumham, BPJS Ketenagakerjaan, Dirjen Disdukcapil dan Badan Kepegawaian Negara BKN untuk pengawasan dan pemadanan data.
Dari sini ada perbaikan dan pembaharuan data yang terdiri dari 43,3 juta data yang diperbaiki oleh pemerintah daerah.
Baca Juga: Apa yang Bisa Menghasilkan Uang Lewat Hp? dengan Resso, Hasilkan 50.000 Bisa Cair ke Saldo DANA
6,2 juta data yang dianggap tidak layak, 68,2 Juta data yang dinonaktifkan sementara dan 21 juta data baru yang diusulkan oleh pemerintah daerah.
Berdasarkan hasil evaluasi terdahulu, sekitar 490 ribu penerima bansos merupakan golongan yang memiliki pendapatan diatas UMK.
23 ribu penerima merupakan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan 13 ribu penerima yang terdaftar oleh Dirjen Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
Penerimaan bansos yang tidak tepat ini akan mengancam APBN dan kerugian hingga sekitar 140 miliar per bulan.
